Rakor Pemkot Makassar, Pjs Wali Kota Tekankan Koordinasi dan Publikasi

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, memimpin rapat koordinasi (Rakor) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar, dan berlangsung di ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Kamis (10/10/2024).

Dalam rapat ini, Andi Arwin Azis menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara OPD dengan seluruh perangkat daerah.Ia mengingatkan agar setiap program kerja yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara maksimal, serta memanfaatkan publikasi dan dokumentasi untuk menyebarluaskan program tersebut.

“Kehadiran saya untuk memberikan penguatan,” tegas Andi Arwin Azis.

Ia juga ingin agar program-program kerja dipublikasikan secara masif, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai berbagai kegiatan positif yang dilakukan pemerintah.

Pada Rakor tersebut, beberapa program kerja yang dianggap penting juga dibahas. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah pengendalian inflasi. Dalam hal ini, Pemkot akan menyelenggarakan pasar pangan murah dengan melibatkan mitra seperti Bulog dan para distributor.

“Inflasi di Kota Makassar masih sangat terjaga. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankannya,” kata Andi Arwin.

Persiapan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar juga menjadi agenda penting dalam Rakor tersebut. Andi Arwin mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera mempersiapkan berbagai kegiatan, termasuk menangani masalah Anjal (anak jalanan) dan memperkuat program Sabtu Bersih.

“Untuk penanganan Anjal, akan berkoordinasi dengan provinsi, karena setidaknya harus melibatkan 3 kabupaten/kota, yakni Makassar, Gowa dan Maros, karena kebanyakan anjal ini memang berada di sekitar perbatasan, dan akan dikoordinir oleh provinsi.

Sementara itu, Kadis Sosial, dr Ita Isdiana Anwar menyampaikan hingga saat ini terus aktif melakukan penjemputan jika terdapat keluhan ataupun laporan terkait Anjal.

“Kita memiliki grup terpadu, didalamnya ada camat, lurah, Satpol PP, dan juga stakholder terkait. Jika ada laporan maka akan segera dilakukan penjemputan,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *